Jakarta — Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan penerbitan Surat Telegram (STR) dari Panglima TNI Agus Subiyanto yang berisi instruksi kesiapsiagaan merespons konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Hasanuddin menilai salah satu poin instruksi yang menempatkan prajurit di sejumlah objek vital seperti bandara, terminal, dan stasiun tidak relevan dengan potensi ancaman yang mungkin terjadi.
Menurutnya, penempatan pasukan untuk patroli di wilayah darat seperti gang atau kawasan permukiman tidak sesuai dengan karakter konflik modern yang terjadi di Timur Tengah.
“Kalau ditempatkan misalnya pasukan satuan-satuan biasa untuk patroli di gang-gang, di darat kan, tidak relevan,” kata Hasanuddin saat dihubungi, Senin (9/3).
Ia menjelaskan bahwa dalam doktrin pertahanan, status siaga satu merupakan tingkat kesiapan tertinggi militer. Dalam kondisi tersebut, seluruh pasukan harus terkonsentrasi, alat utama sistem persenjataan (alutsista) disiapkan, serta logistik prajurit telah dipastikan tersedia.
Namun menurut Hasanuddin, penempatan prajurit di objek-objek vital di dalam negeri masih terlalu dini dan tidak sesuai dengan konteks konflik yang sedang terjadi.
Ia menilai perang modern, terutama dalam eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, lebih banyak dilakukan melalui serangan jarak jauh, bukan ekspansi darat.
Karena itu, ia berpendapat kesiapsiagaan seharusnya difokuskan pada sistem pertahanan udara.
“Kalau acuannya menghadapi perang di Teluk atau Timur Tengah, terlalu jauh. Too early. Kecuali ada ancaman serangan darat. Kalau khawatir ada rudal nyasar, ya yang disiapkan pertahanan udara,” ujarnya.
Selain itu, politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut juga mempertanyakan kebocoran dokumen telegram yang seharusnya bersifat internal.
Menurutnya, dokumen seperti itu semestinya hanya beredar di lingkungan internal TNI sebagai bagian dari kesiapan militer.
“Telegram itu hanya untuk kepentingan internal TNI. Kenapa sampai bisa diketahui publik?” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memiliki pandangan berbeda. Ia menilai surat telegram tersebut justru menunjukkan respons cepat TNI terhadap dinamika geopolitik global.
Menurut Dave, kesiapsiagaan aparat pertahanan penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Ini menunjukkan kesigapan aparat pertahanan menghadapi dinamika global sekaligus memberi ketenangan bagi masyarakat bahwa negara hadir dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Instruksi tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Dalam telegram itu terdapat tujuh instruksi bagi jajaran TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan apabila eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus meningkat.
Selain menyiagakan prajurit, Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) juga diminta menginstruksikan para atase pertahanan RI di negara-negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi warga negara Indonesia (WNI) serta menyiapkan rencana evakuasi jika diperlukan.
BAIS juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kedutaan besar RI, serta otoritas terkait guna memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah. ***
